Kesehatan Masyarakat

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN DI INDONESIA

Posted on Updated on

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN DI INDONESIA
Dasar Pemikiran
Sumber daya manusia (SDM) kesehatan dipandang sebagai komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal pencapaian target pembangunan milenium bidang kesehatan, dapat dikatakan secara nasional sudah sejalan dengan target yang diharapkan, namun beberapa masalah kesehatan masih menuntut kerja keras semua pihak, antara lain penurunan angka kematian ibu, pencegahan penularan infeksi baru HIV, perluasan akses terhadap sarana air bersih dan air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan serta penurunan laju pertambahan penduduk.
Isu SDM kesehatan menjadi semakin strategis sejalan dengan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2014 membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik.
Melalui berbagai kegiatan dan peristiwa sepanjang tahun 2013, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH kerap menggaris bawahi masalah terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. Menurut beliau, meskipun secara nasional akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat dengan ditandai meningkatnya jumlah pusat layanan seperti Puskesmas dan Poskesdes dimasing-masing desa serta mulai diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014, namun data statistik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukan adanya ketimpangan dalam penyebaran atau distribusi tenaga terampil kesehatan sesuai jenis dan sifat pekerjaan.

Permasalahan
Dari data yang ada, secara nasional, jumlah tenaga kesehatan belum memenuhi target per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis baru mencapai 7,73 dari target 9; Dokter umum tercatat baru mencapai 26,3 dari target 30. Sementara perawat baru mencapai 157,75 dari target 158 dan bidan 43,75 dari target 75 per 100.000 penduduk. Dengan kondisi seperti ini, tentunya bisa dibayangkan, ketersediaan tenaga kesehatan di kantong-kantong Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan (DTTPK) seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Namun demikian, persoalan ini tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan berbagai faktor seperti : kondisi geografis, transportasi, infrastruktur serta yang paling dasar adalah regulasi terkait kuantitas dan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dimaksud.
Kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil mempunyai andil yang cukup besar terhadap semakin rumitnya permasalahan berkaitan dengan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. Namun demikian hal tersebut tidak sepenuhnya dipersalahkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat melihat permasalahan tersebut secara komprehensif. Pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan mengapa daerah terpencil tidak diminati oleh tenaga kesehatan? Seberapa besar usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya pemerataan tenaga kesehatan selama ini masih berorientasi kepada materi semata. Dengan beranggapan bahwa dengan gaji dan insentif yang tinggi permasalahan kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil akan selesai.

Upaya Mengatasi Permasalahan SDM Kesehatan Dengan Keikut Sertaan Pemerintah Daerah

Upaya untuk mengatasi permasalahan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak semata-mata terfokus kepada manusianya saja akan tetapi harus dibarengi dengan upaya untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang. Salah satu hal penting yang merupakan kendala di daerah terpencil adalah ‘akses’. Tanpa adanya akses tenaga kesehatan akan kesulitan mendapatkan informasi. Kebutuhan akan akses mutlak diperlukan. Akses dapat berupa akses fisik seperti transportasi, sarana jalan yang memadai yang berguna sebagai sarana yang membantu pada saat akan merujuk pasien ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Akses lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akses akan informasi terbaru baik tentang perkembangan ilmu pengetahuan maupun tentang perkembangan informasi global.
Kebutuhan akan sarana dan prasarana ini tidak akan mampu ditanggani sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah pusat perlu mendorong pembangunan di daerah agar anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai program pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak sia-sia.
Disadari atau tidak Kementerian Kesehatan bukanlah kementerian “super power” yang dapat dengan leluasa bergerak di daerah. Oleh sebab itu tidak bisa berjalan sendiri dengan hanya mengandalkan peraturan menteri atau keputusan menteri semata. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu menggandeng Kementerian Dalam Negeri dalam mensosialisakan untuk suksesnya suatu kebijakan yang akan diterapkan di daerah. Perlunya pendampingan ke berbagai daerah terhadap kebijakan yang telah digulirkan untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah. Kaitannya dengan peran otonomi daerah perlu juga ditinjau kembali PP nomor 38 Tahun 2007 Bidang Kesehatan, karena dalam peraturan tersebut belum secara tegas dan terperinci mengatur peran pemerintah provinsi/kabupaten/kota khususnya dalam manajemen sdm kesehatan. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah dapat dengan “leluasa” mengatur dan berinovasi menentukan arah dan nasib tenaga kesehatan di wilayahnya.
Upaya melibatkan stake holder setempat sudah semestinya dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi . Perlunya kemitraan (partnership) untuk melakukan analisis situasi daerah setempat untuk mendapatkan keadaan daerah secara akurat dan sesuai dengan kondisi realita yang ada. Diiharapkan dapat menampung seluruh masukkan yang menggambarkan kebutuhan tiap-tiap daerah serta dapat mengakomodasi permasalahan yang ada sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi dan kondisi geografis. Nantinya intervensi kebijakannya pun disesuaikan dengan permasalahan tiap-tiap daerah, tidak digeneralisir antar satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai contoh pembiayaan yang ada di daerah Timur Indonesia akan sangat berbeda dibandingkan di Sumatera. Juga di Kalimantan akan berbeda dengan daerah Sulawesi.
Peran daerah dalam peraturan menteri kesehatan tentang perencanaan tenaga kesehatan hanya sebatas penghitungan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan. Penghitungan jumlah kebutuhan tenaga yang digunakan tersebut berdasarkan ratio tenaga kesehan terhadap jumlah penduduk di satu wilayah. Penghitungan berdasarkan ratio akan sangat cocok apabila digunakan pada daerah dengan penduduk dengan penyebaran yang ideal. Artinya antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tidak terlalu jarang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penghitungan berdasarkan ratio dapat diterapkan di semua wilayah Indonesia? Apakah penghitungan berdasarkan ratio yang ideal di suatu wilayah dapat dipastikan bahwa coverage pelayanan kesehatan masyarakat terpencil sudah terjangkau?

Peran daerah tidak cukup diberi kebebasan dalam menentukan cara dan metode sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi masing-masing daerah. Daerah tidak mempunyai cukup pedoman dalam melakukan inovasi-inovasi tersebut karena dikondisikan untuk tidak dapat melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan tenaga kesehatan dengan cara mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat di sebagian besar daerah masih mengandalkan pemerintah pusat dalam hal pendanaan maupun ide – ide untuk kemajuan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan idealnya membuat petunjuk teknis tentang pengaturan tenaga kesehatan sesuai dengan kondisi daerahnya berupa petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP), namun kenyataannya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis atau peraturan kepala dinas setempat akibatnya timbul penafsiran yang beragam dalam pelaksanaannya di lapangan.
Penambahanan peran daerah dalam membuat SOP atau juknis yang ada harus lebih ditingkatkan mulai proses perencanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring tingkat daerah. Penguatan peran monitoring dan evaluasi di tingkat daerah sangat berdampak pada keberhasilan program secara nasional. Monitoring yang selama ini dilakukan sangat mengandalkan laporan yang bersifat kuantitatif. Sehingga mempunyai kesan bahwa monitoring berjalan merupakan pekerjaan rutinitas.
Kesulitan dalam hal monitoring maupun koordinasi dapat dikurangi apabila penugasan khusus tenaga kesehatan di daerah terpencil dilakukan secara ‘team work’. Apabila penugasan khusus dilakukan secara tim memudahkan dalam koordinasi dan keberlangsungan tenaga kesehatan yang bertugas melayani masyarakat di fasilitas kesehatan. Seorang koordinasi tim yang akan mengatur jadwal tiap-tiap anggota tim yang lain. Sebuah tim penugasan khusus mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat karena sudah dibekali dan berdasarkan standar pelayanan yang jelas dan baik. Permen/Kepmen yang ada masih didominasi struktur organisasi birokrasi, dengan prosedur yang panjang dan rumit. Dengan situasi dan kondisi di lapangan yang sangat dinamis perlu pertimbangkan sebuah sistem dengan struktur organisasi adhocracy, artinya bahwa sebuah pelayanan kesehatan di suatu daerah terpencil dijalankan melalui penugasan secara tim (bukan individu) untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan rotasi tenaga kesehatan yang bertugas dalam rangka refreshing dan mengurangi kejenuhan.
Leading sector dalam hal ini adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu merangkul lebih stake holder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga universitas-universitas yang mencetak tenaga kesehatan/kedokteran untuk menyiapkan kurikulum yang berbasis kompetensi di daerah terpencil untuk memperkenalkan bidang kerja yang mungkin dihadapi oleh peserta didik nantinya. Kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan dapat dimulai sejak seleksi masuk perguruan tinggi terhadap calon peserta didik yang harus memperhatikan daerah asal terutama dari daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga kesehatan khususnya dokter selanjutnya diarahkan bisa mengabdi di daerahnya berasal.
Dalam rangka mempromosikan agar daerah terpencil lebih diminati dan mendapat sambutan yang baik dari masyarkat perlu sekiranya pemerintah pusat ataupun daerah memberikan penghargaan kepada “tenaga kesehatan daerah terpencil teladan” pada even-even tingkat daerah maupun nasional, sehingga dapat memacu tenaga kesehatan yang lain untuk bekerja dengan baik.

Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) 2011-2025
• Pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan/ produksi, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
• Prioritas pada 13 (tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian,gizi, kesehatan masyarakat, keterapian fisik, dan ketehnisian medis.

Strategi Perencanaan SDM Kesehatan

• Penyusunan rencana kebutuhan,memperhatikan kebutuhan SDMK yang diutamakan untuk upaya kesehatan
• Penguatan para Perencana SDM
• Perencanaan melalui peningkatan dan pemantapan keterkaitannya dengan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan
• Peningkatan sistem informasi

Strategi Pendayagunaan SDM Kesehatan

• Kerjasama dgn Pemerintah Daerah dalam penempatan
• Pengaturan dan pemberian imbalan untuk kepentingan pelayanan publik di DTPK
• Swasta dapat merekrut dan menempatkan SDMK sesuai kebutuhannya
• Pendayagunaan tenaga masyarakat untuk UKBM (Pemda,UPTD dan masyarakat)
• Penerapan pola karir di pemerintah & swasta.
• CPD
• Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk luar negeri & tenaga kesehatan asing membutuhkan Per-UU yang jelas dan tetap agar terhindar dari hal-hal yang tidak diingikan khususnya bila terjadi tindakan hukum.
• Pendayagunaan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri untuk menambah khasanah kerja dan peningkatan profesionalisme
• Diklat untuk pengembangan dan profesionalitas.

PENERAPAN SURVAILANS EPIDEMIOLOGI

Posted on

PENERAPAN SURVAILANS EPIDEMIOLOGI DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN DI INDONESIA
Oleh:
Elvi Zuliani, SKM

DASAR PEMIKIRAN
Pembangunan Kesehatan merupakan upaya penyeleng-garaan kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduknya. Salah satu upaya penting dalam Penyel-enggaraan upaya kesehatan adalah survailans epidemiologi.
Pada beberapa dekade terakhir banyak negara di dunia mengalami kepanikan disebabkan munculnya penyakit infeksi yang tidak mengenal batas geografis. Belum lagi situasi dunia di eraglobalisasi ini memiliki begitu kompleks permasalahan kesehatan meliputi pendistribusian hasil produksi yang tak terbatas dapat menyebar diseluruh belahan dunia dengan segala dampak akibat dari hasil produk makanan, produk industri, produk pertanian dan sebagainya. Persoalan lingkungan dan bencana alam yang melanda dunia dan segala permasalahan yang terus berkembangan bersamaan dengan subsidi silang disetiap negara di dunia yang saling berhubungan.
Indonesia sebagai negara yang ikut aktib dalam percaturan dunia tidak lepas dari dampak apapun terhadap kondisi dan situasi tersebut baik yang positif atau negatif. Keadaan ini seharusnya dapat dikendalikan manakala provider kesehatan beserta masyarakat terlatih, terampil dan disiplin untuk memanfaatkan survailans epidemiologi yang pedoman manajemen maupun pedoman peraktisnya telah disusun pemerintah melalui Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2015, manajemen kesehatan membutuhkan informasi kesehatan yang tersusun dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKNAS). Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi masalah kesehatan dan jumlah serta pendistribusian penduduk dalam memenuhi kebutuhan JPKN (jaring pelayanan kesehatan nasional)maka perlu difungsikan sistem survailans epidemiologi kesehatan sebagai substansi dari SIKNAS.
Survailans epidemiologi adalah upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi dari berbagai kejadian kesehatan untuk disebarluaskan dan kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, survailans epidemiologi sangat diperlukan dalam manajemen program kesehatan dan harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan berbagai tugas dan fungsi khususnya disektor kesehatan.
Dasar Hukum Penyelenggaraan Survailans
Dalam penyelenggaraan survailans epidemiologi kesehatan , Menteri Kesehatan RI telah menerbitkan 2 (dua) keputusan penting yakni:
1.Kepmenkes RI No. 116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem survailans epidemiologi kesehatan di dalam pedoman ini yang termasuk lingkup sistem survailans epidemiologi kesehatan adalah: Survailans epidemiologi penyakit menular, survailans epidemiologi penyakit tidak menular, survailans epidemiologi kesehatan lingkungan dan prilaku, survailans epidemiologi masalah kesehatan, survailans epidemiologi kesehatan matra.
2.Dan Kepmenkes RI No. 1479/MENKES/SK/X/2003 Tentang pedoman penyelenggaraan sistem survailans epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular terpadu (Survailans Terpadu Penyakit) didalam pedoman ini yang termasuk lingkup survailans terpadu penyakit adalah: STP bersumber data puskesmas (25 penyakit menular), STP bersumber data rumah sakit (25 penyakit menular & 4 penyakit tidak menular), STP bersumber data laboratorium ( 8 penyakit menular), STP bersumber data KLB penyakit & keracunan, STP bersumber data puskesmas sentinel (25 penyakit menular amp; 2 penyakit tidak menular), STP bersumber data rumah sakit sentinel ( 25 penyakit menular & 24 penyakit tidak menular). Dan Kepmenkes diatas diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 pasal 3 ayat 5 yang menyebutkan kewenangan pemerintah (pusat) antara lain adalah pencegahan penyakit menular.
Dalam pedoman penyelenggaraan survailans tersebut secara jelas dituliskan bahwa lingkup penyelenggaraan survailans epidemiologi tidak hanya terbatas pada penyakit menular dan tidak menular, namun juga termasuk survailans faktor risiko lingkungan dan prilaku, survailans masalah kesehatan serta masalah matra. Lingkup penyelenggaraan survailans epidemiologi ini sejalan dengan kebijakan Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan yang dikenal dengan model “ Manajemen Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan Terpadu Berbasis Wilayah”

Tujuan Penerapan Survailans Epidemiologi
Tersedianya data dan informasi epidemiologi yang faktual, cepat, tepat/akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kesehatan serta meningkatkan kewaspadaan (sistem kewaspadaan dini) dan respons yang tinggi terhadap kejadian luar biasa (KLB) ditingkat Kecamatan/Puskesmas, Kabupaten/Kota dan propinsi yang didukung Tim Epidemiologi Propinsi (TEP) dan Tim Epidemiologi Kab/Kota (TEK) yang handal
Tujuan akhir (goals) dari survailans epidemioligi ini adalah tersedianya sejumlah Health Output berupa data dan informasi yang digunakan sebagai alasan dan bukti dalam membuat tindakan atau program atau kebijakan (Evidance Based Health Management).
Sistem Survailans Nasional
Indonesia sebagai warga dunia dan anggota PBB, memiliki komitmen kerjasama global dalam memerangi atau menghadapi berbagai penyakit secara global. Banyak komitmen global yang berkaitan dengan survailans. Komitmen global juga merupakan komitmen kabupaten/ kota dengan demikian pelaksana komitmen terhadap survailans dunia khususnya WHO adalah kabupeten /Kota.
Survailans sebagai suatu kondisi pengumpul, analisis dan interpretasi data dan disseminasi informasi terhadap pihak terkait dalam upaya mengambil tindakan yang diperlukan (WHO), harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan strategi kesehatan masyarakat, pengenalan kondisi ancaman dan mengontrol penyebaran penyakit ditengah masyarakat. Survailans epidemiologi yang ditetapkan Pemerintah dengan strtegi terpadu berbasis wilayah ternyata belum mampu diterapkan di daerah. Banyak yang menjadi kendala, seperti kurangnya tenaga mahir dan berdedikasi tinggi, masih rendahnya perhatian terhadap makna dan manfaat data dan fakta sebagai basis perencanaan dan tindakan (evidence based health management), disamping pengorganisasian yang lemah dan minimnya anggaran serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Kendala-kendala ini menjadi penyebab rendahnya kualitas survailans, sehingga kejadian luar biasa penyakit menular maupun tidak menular selalu terjadi dan terlambat penanganannya.
Sistem survailas nasional secara built in merupakan fungsi atau berada dalam sistem P2PL Indonesia (CDC Indonesia). Sebagai pelaksana survailans tetap wilayah otonomi kabupaten/kota (Kern and Reichepfader, 2004). Pelaksanaan survailans tetap ada di Kabupaten/kota atau wilayah otonomi, untuk itu diperlukan kerjasama antara kabupaten dan kota dengan sistem nasional. Meski kabupaten/kota memiliki otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak berarti bahwa kabupaten/kota tidak memiliki komitmen sama sekali terhadap survailans nasional bahkan global. Kantor P2PL bekerjasama dengan propinsi melakukan fungsi koordinasi pelaksanaan survailans nasional tersebut.
Survailans pada tingkat wilayah kabupaten/kota adalah kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi berkesinambungan dan terpadu, antara kegiatan survailans kejadian penyakit dengan kegiatan survailans berbagai faktor resiko penyakit berkenaan, dalam satu wilayah. Pengertian terpadu disini adalah, baik faktor resiko maupun penyakitnya diukur secara bersamaan, dianalisi, mengambil sumber daya yang sama serta pengambilan keputusannya pun harus dilakukan secara simultan atau terintegrasi.

Pendekatan Program
Survailans epidemiologi merupakan suatu alat manajemen dalam mengelola suatu program yang dalam operasionalnya merupakan suatu pendekatan pola pikir dan pola prilaku yang selalu berorientasi pada bukti baik individu maupun organisasi. Dengan demikian selalu berorientasi problem solving bukan berorientasi pada proyek dan target. Oleh karena itu kepedulian terhadap pentingnya manajemen data menjadi prasarat utama bagi setiap orang, terutama para pemimpin institusi.
Manajemen kesehatan harus berbasis fakta yang cermat, cepat, tepat dan akurat. Untuk itu, legal dan formal sudah cukup peraturan Perundang-undangan memayungi, melindungi dan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dibidang kesehatan untuk mengelola penyelenggaraan sistem survailans epidemiologi kesehatan pada semua tingkat administrasi pemerintahan.
Surveilans epidemiologi memungkinkan pengambil keputusan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif. Surveilans epidemiologi memberikan informasi kewaspadaan dini bagi pengambil keputusan dan manajer tentang masalah-masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Surveilans epidemiologi merupakan instrumen penting untuk mencegah outbreakpenyakit dan mengembangkan respons segera ketika penyakit mulai menyebar. Informasi dari surveilans juga penting bagi kementerian kesehatan, kementerian keuangan, dan donor, untuk memonitor sejauh mana populasi telah terlayani dengan baik (DCP2, 2008). Gambar 5.1 menyajikan skema sistem surveilans.
image002

Masalah kesehatan adalah multi kausa dan tidak kenal batas wilayah. Oleh karena itu penyelesaiannya harus pendekatan system dan melibatkan lintas sektor yang berperan secara aktif. Untuk itu diperlukan adanya Tim Survailans Epidemiologi diberbagai jenjang institusi kesehatan serta jejaring kerja survailans epidemiologi baik secara horizontal maupun vertikal dengan melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD, Bappeda, Dinas terkait, Universitas serta UPT Pusat Seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan maupun UPT Daerah seperti Balai Laboratorium, dan lain-lain.
Untuk menyelenggarakan survailans epidemiologi dalam era otonomi dan sentralisasi ini, maka pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta di semua tingkat administrasi, baik pusat, propinsi dan kabupaten/kota serta regional antara negara sangat penting. Jejaring dan kemitraan ini akan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara semua tingkat administrasi pemerintah agar berbagai data dan informasi penting dapat segera disebarluaskan, supaya masing-masing tingkat administrasi pemerintahan dapat mengambil langkah segera sesuai dengan tanggung –jawab dan kewenangannya masing-masing.
Oleh karena itu, di jajaran kesehatan jejaring yang merupakan jejaring kerjasama (networking) antar tingkatan ini perlu digalakkan dalam upaya memperkuat (strengthening) dan untuk mangkin memantapkan pelaksana survailans epidemiologi untuk menjamin pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan kedaruratan (emergency).

Contoh Penerapan Survailans Epidemiologi
Dalam tiga dasa warsa terakhir ini berbagai penyakit infeksi baru yang disebut New Emerging Infectious Diseases telah muncul di dunia. Dalam pada itu dalam delapan tahun terakhir ini telah muncul pula issue tentang bioterorisme. Sejak Desember 2003 kita telah mendengar laporan munculnya penyakit sapi gila pada ternak di Amerika Utara yang dapat menyerang manusia dalam bentuk Crutzfeld Jacob Disease . Kita juga telah mendengar laporan tentang meningkatnya kejadian influenza di Amerika dan Eropa serta wabah flu burung atau avian flu pada ternak unggas di beberapa negara Asia bahkan sudah menyerang sebagian besar wilayah Indonesia dimana penyakit ini juga menyerang manusia yang ternyata serotype nya H5N1. Penerapan survailans epidemiologi dalam komitmen untuk mengumpulkan data gejala influenza yang dikenal sebagai Influenza Like Illnes (ILI) Survailans untuk memantau kemunculan berbagai penyakit saluran nafas seperti flu burung dan SARS meliputi pola penyebarannya, kelompok resikonya, resiko yang ditimbulkannya, pencegahannya dan sistem monitoring dan penanggulangan wabah. Penerapan Accute Flaccid Paralyses Survailans untuk pelaksanaan program eradikasi polio dimana informasinya diperlukan secara nasional.
Kasus wabah nipah virus sekitar tahun 2003 yang melanda dan menyebar di 32 negara termasuk Malaysia dan Bangladesh. Dengan survailans epidemiologi maka dapat diketahui pola penularan nipah vurus di Malaysia adalah melalui mekanisme sbb: kalelawar makan jambu, kemudian jambu jatuh dan kemudian dimakan babi yang selanjutnya daging babi tersebut dimakan manusia sehingga menusia tersebut sakit. Sedangkan di Bangladesh mekanismenya sbb: kalelawar memakan jambu, jambu jatuh dan selanjutnya dimakan manusia (anak-anak) kemudian anak tersebut sakit.
Surveilans cakupan imunisasi dan KIA setiap bulan dan tahun dalam hal ini peranan surveilans adalah dalam pengumpulan data setelah pelaksanaan program imunisasi meliputi : cakupan, jumlah sasaran, kelopok umur, dll. Kemudian data diolah, dianalisis sehingga menjadi informasi untuk perencanaan program imunisasi dan KIA, penanggulangan & pencegahan penyakit yang ditemui apalagi menyangkut penyakit anak yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Survailans sebagai monitoring berperan dalam : monitor pelaksanaan program imunisasi dan pengawasan KIA untuk mengurangi angka morbiditas anak dan ibu.
Penggunaan surveilans untuk mendeteksi outbreak disentri pada suatu wilayah kerja puskesmas dan untuk memonitor performa dan efektivitas program
pengendalian TB menunjukkan grafik sebagai berikut:
image006image004

Dari grafik ini kita dapat menganalisa, dan mengambil kebijakan tindakan apa yang dapat dilakukan dari hasil pendataan dan interpretasi data dengan begitu tindakan yang akan diputuskan akan lebih tepat sasaran.

image008
Grafik 3 merupakan data ABJ (Angka Bebas Jentik) dari pemantauan warga melalui perkumpulan Dasawisma.
image010
Dari grafik hasil survailans tentang kasus DBD & ABJ tersebut dapat dibuat interpretasi terhadap data berupa:
1. Bagaimana Grafik_2 dibaca..?
2. Bagaimana hubungan curah hujan dan kejadian kasus DBD..?
3. Bagaimana pendapat kita, masalah potensial apa yang terjadi berdasarkan Grafik‐2 dan grafik‐3 diatas..? .
Walaupun dalam makalah ini tidak saya tampilkan bagaimana cara membacanya dan hasil interpretasinya tetapi ini adalah contoh penerapan survailans epidemiologi semoga Pembaca dapat mengetahui gambaran penggunaan survailans epidemiologi tersebut dapat dalam banyak tampilan dan untuk lebih jelasnya dapat belajar lebih lanjut melalui pelatihan Survailans Epidemiologi dan saya berharap pemerintah dan pengambil kebijakan dapat memfasilitasi pelatihan tersebut kepada petugas yang ditunjuk untuk menjadi Tim Survailan Epidemiologi.
Belajar dari berbagai kejadian dan contoh diatas tampak bahwa peranan survailans epidemiologi sangat menentukan dalam upaya memutuskan rantai penularan suatu penyakit, Survailans juga tidak harus memonitoring terhadap penyakit tertentu. Survailans faktor resiko tertentu, misalnya kualitas air atau kualitas udara, juga dapat dilakukan secara nasional. Hanya saja, dalam skala global survailans faktor risiko, kecuali air, tidak banyak upaya-upaya global untuk mengetahui kualitas lingkungan. Upaya kerjasama dalam hal kualitas udara, atau paremeter iklim seringkali di program melalui kerjasama di luar sektor kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa peranan survailans epidemiologi serta jejaring, kemitraan dan kerjasama di antara kita semua sangat diperlukan, bukan hanya untuk melayani masyarakat tetapi juga untuk melindungi keluarga kita dan bahkan diri kita sendiri.

Strategi Aplikasi Survailans Epidemiologi
Kemampuan menyediakan data yang cepat,akurat, lengakap dan mudah merupakan harapan yang harus segera diwujudkan untuk menurunkan secara bermakna morbiditas dan mortalitas akibat endemic/epidemik penyakit menular maupun penyakit tidak menular sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyelenggaraan upaya kesehatan dalam mewujudkan tujuan mencapai Indonesia sehat 2015.
Dengan pendekatan program yang membutuhkan penguatan sistem survailan epidemiologi tersebut dalam rangka membangun sistem kesehatan yang berbasis desentralisasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, antisipatif, responsif, proaktif, efisien dan efektif dengan perhatian pada kelompok masyarakat dan secara teknis menyentuh semua aspek dan unsur yang terlibat dalam survailans epidemiologi, maka dipastikan sistem pengamatan penyakit akan berjalan dengan baik dan berhasil guna.
Strategi yang perlu diambil dalam upaya penguatan system dalam menerapkan survailans epidemiologi ini adalah sebagai berikut:
1.Penemuan sebab ( cause fiding) kegagalan, risk factor dan kendala tehnis survailans epidemiologi secara analitis dan komprehensif
2.Menyediakan dan memfasilitasi forum komunikasi kajian epidemiologi melalui diskusi, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
3.Memberikan konsultasi teknis dan pelatihan secara sitematis dan praktis dalam bidang penelitian, pelatihan, advokasi dan pembelajaran.
4.Membentuk jejaring komunikasi ( net working) dan pemantapan sistem informasi kesehatan dari dan ke seluruh tingkata administrasi manajemen pelayanan kesehatan.
5.Pemantapan fungsi Tim Epidemiologi Kabupaten/kota dan propinsi
6.Penerbitan media berkala bulletin epidemiologi
7.Menciptakan survailans yang memiliki harmonisasi dalam metodelogi dan defenisi kasus dengan standar operating procedures baku dengan sistem evaluasi dalam kendali mutu pelaksanannya
8.Survailans epidemiologi yang dilakukan harus berorientasi program bukan project oriented dan bersipat berkesinambungan serta pengambilan keputusannya harus dilakukan secara simultan atau terintegrasi
9.Pelaksanaan desseminasi dan publikasi data survailans dan informasi kesehatan harus berjalan semestinya agar tujuan desseminasi tercapai untuk menciptakan sistem desseminasi yang efektif
10.Advokacy kepada para pembuat keputusan pemerintah dan stekeholder terkait lainnya
11.Pemantapan manajemen kegiatan survailans.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan menyangkut pentingnya penyeleng-garaan pusat data penyakit dan informasi kesehatan:
a.Akses terhadap informasi cepat, dipercaya menyangkut penyakit dan kesehatan adalah hak rakyat (access to timely and reliable information on health and diseases is a citizen’s right) ini merupakan kunci dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan
b.Pengambilan keputusan yang rasional, penetapan prioritas menyangkut kesehatan masyarakat sangat membutuhkan informasi tepat waktu dan akurat
c.Penyediaan bahan obat/farmasi dilakukan berdasrkan data epidemiologi tidak dilakukan berupa kebutuhan pokok kontinyu.
Teknologi internet yang sekarang ini semamgkin baik, dan sistem teknologi yang semangkin lengkap dikemas dengan kemampuan manajemen yang teratur akan mampu menyediakan informasi pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan dokter, pasien dan masyarakat serta institusi pelayanan kesehatan lainnya sehingga dapat digunakan sebagai sarana survailans.
Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dalam penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan yang baik dan berguna bagi pencapaian Indonesia sehat 2015.
Kepuatakaan:
Seksi Ilmiah, 2004 : Strategi Pemantapan Aplikasi Survailns Epidemiologi Dalam Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesi Sehat 2010 pada Simposium Survailans Kesehatan Epi-Treat Unit Program Pascasarjana USU
Achmadi Fahmi Umar, 2008: Horison Baru Kesehatan Masyarakat Di Indonesia , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
Achmadi Fahmi Umar. 2005. Manajemen Penyakit Berbasis, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
Intisari Epidemiologi. Jakarta; Mitra Cendikia press.
Bhisma Mukti, 2008: Survailans Kesehatan Masyarakat ,. Pdf

Kesehatan Masyarakat

Posted on Updated on

Kesehatan merupakan aset berharga untuk dapat memiliki kesehatan kita harus berupaya dan dapat memiliki kebiasaan hidup yang teratur sesuai dengan sistem keseimbangan. Bila hidup tidak memiliki keseimbangan maka akan terjadi keadaan yang menyimpang dan menimbulkan penyakit
Sesuai dengan konsep Gordon penyebab penyakit adalah ketidak seimbangan antara Host, Agent dan Envirotment

Pengertian tentang Kesehatan Masyarakat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang dari sekumpulan orang-orang yang merasa bersama karena di ikat oleh kesamaan-kesamaan dalam hidup sehari-hari untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Sebagai aset negara kesehatan masyarakat akan mendukung kemajuan dan produktifitas suatu bangsa. Bangsa yang maju dan terpandang bila memiliki SDM yang handal dan dapat dibanggakan. SDM itu bersumber dari kekuatan dan kemandirian rakyat. Rakyat mandiri berasal dari masyarakat yang sehat. Masyarakat sehat, negara kuat dan maju. mari kita ciptakan masyarakat sehat sejahtera.
Status Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor utama yaitu:
1. Lingkungan
2. Prilaku Masyarakat
3. Pelayanan kesehatan Masyarakat
4. Herediter

Karakteristik Manusia/Orang (Who)

Posted on Updated on

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan suatu masalah kesehatan tertentu yang ternyata banyak dialami dan diderita oleh kelompok umur tertentu, jenis kelamin tertentu saja, suku bangsa dengan etnik tertentu bahkan pekerjaan tertentu.

Hal ini menunjukkan dan memperjelas bahwa penyebaran suatu masalah kesehatan atau penyakit ternyata dipengaruhi oleh ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia yang terkena serangan penyakit atau mengalami masalah kesehatan tersebut

Dengan diketahuinya penyebaran masalah kesehatan menurut ciri-ciri manusia ini, akan dapat dengan mudah kita mengetahui permasalahan lebih jelas, besarnya masalah yang kesemuanya akan diatasi sesuai dengan keterangan atau fakta akan data-data yang ditemukan sehubungan dengan karekteristik tersebut dan keterangan yang diperoleh tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi masalah kesehatan yang dimaksed.

Dalam bahasan epidemiologi, ciri-ciri manusia yang mempunyai penyebaran masalah kesehatan ini dapat dibedakan atas beberapa karakteristik yang diantaranya adalah:

  • Umur – Jenis Kelamin – Golongan Etnik – Status Gizi – Kehamilan – Paritas
  • Status Sosial Ekonomi Keluarga – Status Perkawinan – Pekerjaan – Pendidikan
  • Besarnya keluarga – Struktur Keluarga
  • Agama – Sosial Budaya dll

Oleh: ElviZ@Sehati

Tulisan terkait dapat anda cari di klik disini….

epid-infokes.blogspot.com/…/epidemiologideskriptif.html

Epidemiologi Deskriptif Pdf klik disini …..-Epidemiologi deskriptif

https://sites.google.com/site/kesbidmasy

MDGs Indonesia Menuju Masyarakat Sehat Sejahtera

Posted on Updated on

Masyarakat merupakan aset bagi suatu negara. Sebuah negara akan kuat dan maju bila dihuni dan didukung oleh masyarakat yang sehat dan produktif. Status kesehatan masyarakat sangat menentukan kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara apapun itu tanpa ada tawar menawar. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing diera globalisasi ini yang penuh dengan tantangan saat ini maupun masa yang akan datang.
Menurut Menteri Kesehatan dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH Kesehatan merupakan unsur dominan dalam Millenium Development Goals(MDGs) dan Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani persetujuan tersebut harus konsisten tetap mencapai tujuan dari MDGs tersebut. Adapun Kesehatan menjadi dominan disebabkan karena lima dari delapan agenda MDGs berkaitan langsung dengan kesehatan. Adapun kelima agenda tersebut adalah:
1. Agenda ke – 1 memberantas kemiskinan dan kelaparan.
2. Agenda ke – 4 menurunkan angka kematian anak.
3. Agenda ke – 5 meningkatkan kesehatan ibu
4. Agenda ke – 6 memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya.
5. Agenda ke – 7 melestarikan lingkungan hidup
Sejalan dengan bergulirnya gerakan pencapaian tujuan MDGs tersebut ada berbagai strategi yang dijalankan oleh kementrian kesehatan dan sehubungan dengan pelaksanaan Agenda ke – 4 dan ke – 5 maka pada tahun 2011 mulai dilaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yaitu pemberian jaminan persalinan bagi masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatn untuk persalianan. Jaminan pelayanan yang diberikan mencakup: pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, pelayanan nifas, pelayanan KB, pelayanan neonatus dan promosi ASI.

LIMA STRATEGI OPERASIONAL TURUNKAN AKI
Kebijakan dan strategi pembangunan kesehatn dalam rangka penurunan AKI yang saat ini sedang dijalankan oleh kementrian kesehatan adalah: strategi untuk ” penguatan puskesmas dan jaringannya, penguatan manajemen program dan sistem rujukannya, meningkatkan peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, kegiatan akselerasi dan inovasi tahun 2011 dan penelitian dan pengenbangan inovasi yang terkoordinir.

Untuk mendukung pelaksanaan lima strategi yang telah dicanangkan oleh kementrian kesehatan ini maka kita sebagai institusi yang terkait langsung dalam hal ini Bidan maupun institusi pendidikan yang akan melahirkan para Bidan yang di harapkan berperan langsung tersebut harus dengan sungguh sungguh menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab tersebut dengan meletakkan landasan yang ikhlas dalam setiap tindakan.
Bagi para mahasiswa Kesehatan, perawat, bidan, dan dokter yang sedang menuntut ilmu dan sedang berjuang untuk menjadi profesional maka langkah sebaik-baiknya adalah dengan selalu berpegang teguh terhadap Niatan Hati yang baik dan positif agar dapat menjadi tenaga profesional pelaksana pelayanan kesehatan .
Bagi institusi pendidikan yang terkait dengan tenaga profesional pelaksana pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan MDGs tersebut maka sudah menjadi tugas dan selayaknya dalam mengelola pendidikan hendaknya dapat memberikan pengalaman nyata dan sebaik-baiknya dengan pendekatan edukasi yang menerapkan praktek langsung…khususnya dibidang kemasyarakatan karena ujung dari pelayanan kesehatan tersebut muaranya adalah masyarakat itu sendiri.