Status Kesehatan

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN DI INDONESIA

Posted on Updated on

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN DI INDONESIA
Dasar Pemikiran
Sumber daya manusia (SDM) kesehatan dipandang sebagai komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal pencapaian target pembangunan milenium bidang kesehatan, dapat dikatakan secara nasional sudah sejalan dengan target yang diharapkan, namun beberapa masalah kesehatan masih menuntut kerja keras semua pihak, antara lain penurunan angka kematian ibu, pencegahan penularan infeksi baru HIV, perluasan akses terhadap sarana air bersih dan air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan serta penurunan laju pertambahan penduduk.
Isu SDM kesehatan menjadi semakin strategis sejalan dengan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2014 membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik.
Melalui berbagai kegiatan dan peristiwa sepanjang tahun 2013, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH kerap menggaris bawahi masalah terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. Menurut beliau, meskipun secara nasional akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat dengan ditandai meningkatnya jumlah pusat layanan seperti Puskesmas dan Poskesdes dimasing-masing desa serta mulai diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014, namun data statistik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukan adanya ketimpangan dalam penyebaran atau distribusi tenaga terampil kesehatan sesuai jenis dan sifat pekerjaan.

Permasalahan
Dari data yang ada, secara nasional, jumlah tenaga kesehatan belum memenuhi target per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis baru mencapai 7,73 dari target 9; Dokter umum tercatat baru mencapai 26,3 dari target 30. Sementara perawat baru mencapai 157,75 dari target 158 dan bidan 43,75 dari target 75 per 100.000 penduduk. Dengan kondisi seperti ini, tentunya bisa dibayangkan, ketersediaan tenaga kesehatan di kantong-kantong Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan (DTTPK) seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Namun demikian, persoalan ini tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan berbagai faktor seperti : kondisi geografis, transportasi, infrastruktur serta yang paling dasar adalah regulasi terkait kuantitas dan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dimaksud.
Kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil mempunyai andil yang cukup besar terhadap semakin rumitnya permasalahan berkaitan dengan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. Namun demikian hal tersebut tidak sepenuhnya dipersalahkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat melihat permasalahan tersebut secara komprehensif. Pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan mengapa daerah terpencil tidak diminati oleh tenaga kesehatan? Seberapa besar usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya pemerataan tenaga kesehatan selama ini masih berorientasi kepada materi semata. Dengan beranggapan bahwa dengan gaji dan insentif yang tinggi permasalahan kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil akan selesai.

Upaya Mengatasi Permasalahan SDM Kesehatan Dengan Keikut Sertaan Pemerintah Daerah

Upaya untuk mengatasi permasalahan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak semata-mata terfokus kepada manusianya saja akan tetapi harus dibarengi dengan upaya untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang. Salah satu hal penting yang merupakan kendala di daerah terpencil adalah ‘akses’. Tanpa adanya akses tenaga kesehatan akan kesulitan mendapatkan informasi. Kebutuhan akan akses mutlak diperlukan. Akses dapat berupa akses fisik seperti transportasi, sarana jalan yang memadai yang berguna sebagai sarana yang membantu pada saat akan merujuk pasien ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Akses lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akses akan informasi terbaru baik tentang perkembangan ilmu pengetahuan maupun tentang perkembangan informasi global.
Kebutuhan akan sarana dan prasarana ini tidak akan mampu ditanggani sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah pusat perlu mendorong pembangunan di daerah agar anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai program pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak sia-sia.
Disadari atau tidak Kementerian Kesehatan bukanlah kementerian “super power” yang dapat dengan leluasa bergerak di daerah. Oleh sebab itu tidak bisa berjalan sendiri dengan hanya mengandalkan peraturan menteri atau keputusan menteri semata. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu menggandeng Kementerian Dalam Negeri dalam mensosialisakan untuk suksesnya suatu kebijakan yang akan diterapkan di daerah. Perlunya pendampingan ke berbagai daerah terhadap kebijakan yang telah digulirkan untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah. Kaitannya dengan peran otonomi daerah perlu juga ditinjau kembali PP nomor 38 Tahun 2007 Bidang Kesehatan, karena dalam peraturan tersebut belum secara tegas dan terperinci mengatur peran pemerintah provinsi/kabupaten/kota khususnya dalam manajemen sdm kesehatan. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah dapat dengan “leluasa” mengatur dan berinovasi menentukan arah dan nasib tenaga kesehatan di wilayahnya.
Upaya melibatkan stake holder setempat sudah semestinya dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi . Perlunya kemitraan (partnership) untuk melakukan analisis situasi daerah setempat untuk mendapatkan keadaan daerah secara akurat dan sesuai dengan kondisi realita yang ada. Diiharapkan dapat menampung seluruh masukkan yang menggambarkan kebutuhan tiap-tiap daerah serta dapat mengakomodasi permasalahan yang ada sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi dan kondisi geografis. Nantinya intervensi kebijakannya pun disesuaikan dengan permasalahan tiap-tiap daerah, tidak digeneralisir antar satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai contoh pembiayaan yang ada di daerah Timur Indonesia akan sangat berbeda dibandingkan di Sumatera. Juga di Kalimantan akan berbeda dengan daerah Sulawesi.
Peran daerah dalam peraturan menteri kesehatan tentang perencanaan tenaga kesehatan hanya sebatas penghitungan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan. Penghitungan jumlah kebutuhan tenaga yang digunakan tersebut berdasarkan ratio tenaga kesehan terhadap jumlah penduduk di satu wilayah. Penghitungan berdasarkan ratio akan sangat cocok apabila digunakan pada daerah dengan penduduk dengan penyebaran yang ideal. Artinya antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tidak terlalu jarang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penghitungan berdasarkan ratio dapat diterapkan di semua wilayah Indonesia? Apakah penghitungan berdasarkan ratio yang ideal di suatu wilayah dapat dipastikan bahwa coverage pelayanan kesehatan masyarakat terpencil sudah terjangkau?

Peran daerah tidak cukup diberi kebebasan dalam menentukan cara dan metode sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi masing-masing daerah. Daerah tidak mempunyai cukup pedoman dalam melakukan inovasi-inovasi tersebut karena dikondisikan untuk tidak dapat melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan tenaga kesehatan dengan cara mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat di sebagian besar daerah masih mengandalkan pemerintah pusat dalam hal pendanaan maupun ide – ide untuk kemajuan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan idealnya membuat petunjuk teknis tentang pengaturan tenaga kesehatan sesuai dengan kondisi daerahnya berupa petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP), namun kenyataannya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis atau peraturan kepala dinas setempat akibatnya timbul penafsiran yang beragam dalam pelaksanaannya di lapangan.
Penambahanan peran daerah dalam membuat SOP atau juknis yang ada harus lebih ditingkatkan mulai proses perencanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring tingkat daerah. Penguatan peran monitoring dan evaluasi di tingkat daerah sangat berdampak pada keberhasilan program secara nasional. Monitoring yang selama ini dilakukan sangat mengandalkan laporan yang bersifat kuantitatif. Sehingga mempunyai kesan bahwa monitoring berjalan merupakan pekerjaan rutinitas.
Kesulitan dalam hal monitoring maupun koordinasi dapat dikurangi apabila penugasan khusus tenaga kesehatan di daerah terpencil dilakukan secara ‘team work’. Apabila penugasan khusus dilakukan secara tim memudahkan dalam koordinasi dan keberlangsungan tenaga kesehatan yang bertugas melayani masyarakat di fasilitas kesehatan. Seorang koordinasi tim yang akan mengatur jadwal tiap-tiap anggota tim yang lain. Sebuah tim penugasan khusus mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat karena sudah dibekali dan berdasarkan standar pelayanan yang jelas dan baik. Permen/Kepmen yang ada masih didominasi struktur organisasi birokrasi, dengan prosedur yang panjang dan rumit. Dengan situasi dan kondisi di lapangan yang sangat dinamis perlu pertimbangkan sebuah sistem dengan struktur organisasi adhocracy, artinya bahwa sebuah pelayanan kesehatan di suatu daerah terpencil dijalankan melalui penugasan secara tim (bukan individu) untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan rotasi tenaga kesehatan yang bertugas dalam rangka refreshing dan mengurangi kejenuhan.
Leading sector dalam hal ini adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu merangkul lebih stake holder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga universitas-universitas yang mencetak tenaga kesehatan/kedokteran untuk menyiapkan kurikulum yang berbasis kompetensi di daerah terpencil untuk memperkenalkan bidang kerja yang mungkin dihadapi oleh peserta didik nantinya. Kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan dapat dimulai sejak seleksi masuk perguruan tinggi terhadap calon peserta didik yang harus memperhatikan daerah asal terutama dari daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga kesehatan khususnya dokter selanjutnya diarahkan bisa mengabdi di daerahnya berasal.
Dalam rangka mempromosikan agar daerah terpencil lebih diminati dan mendapat sambutan yang baik dari masyarkat perlu sekiranya pemerintah pusat ataupun daerah memberikan penghargaan kepada “tenaga kesehatan daerah terpencil teladan” pada even-even tingkat daerah maupun nasional, sehingga dapat memacu tenaga kesehatan yang lain untuk bekerja dengan baik.

Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) 2011-2025
• Pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan/ produksi, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
• Prioritas pada 13 (tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian,gizi, kesehatan masyarakat, keterapian fisik, dan ketehnisian medis.

Strategi Perencanaan SDM Kesehatan

• Penyusunan rencana kebutuhan,memperhatikan kebutuhan SDMK yang diutamakan untuk upaya kesehatan
• Penguatan para Perencana SDM
• Perencanaan melalui peningkatan dan pemantapan keterkaitannya dengan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan
• Peningkatan sistem informasi

Strategi Pendayagunaan SDM Kesehatan

• Kerjasama dgn Pemerintah Daerah dalam penempatan
• Pengaturan dan pemberian imbalan untuk kepentingan pelayanan publik di DTPK
• Swasta dapat merekrut dan menempatkan SDMK sesuai kebutuhannya
• Pendayagunaan tenaga masyarakat untuk UKBM (Pemda,UPTD dan masyarakat)
• Penerapan pola karir di pemerintah & swasta.
• CPD
• Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk luar negeri & tenaga kesehatan asing membutuhkan Per-UU yang jelas dan tetap agar terhindar dari hal-hal yang tidak diingikan khususnya bila terjadi tindakan hukum.
• Pendayagunaan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri untuk menambah khasanah kerja dan peningkatan profesionalisme
• Diklat untuk pengembangan dan profesionalitas.

Tinjauan Kegawatdaruratan Psikiatri

Gambar Posted on Updated on

TINJAUAN KEGAWATDARURATAN PSIKIATRI
Oleh: Elvi Zuliani, SKM

logo-sehati-psd.jpg
PENDAHULUAN
Dewasa ini himpitan dan masalah sosial yang dihadapi masyarakat kian banyak dan berat, dalam menyikapi situasi dan kondisi ini berbagai pola dan prilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat. Berbagai hal ini diketahui menimbulkan fenomena yang terkadang memerlukan perhatian dan bantuan pihak-pihak profesional dimana dapat dilihat diberbagai penayangan media akibat situasi dan masalah sosial tersebut banyak orang mengalami tekanan yang menimbulkan stress, depresi dan gangguan kejiwaan. Dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian kita adalah gangguan kejiwaan yang membutuhkan penanganan segera yang kita golongkan keadaaan kegawatdaruratan psikiatri.
Kegawatdaruratan Psikiatrik merupakan aplikasi klinis dari psikiatrik pada kondisi darurat. Kondisi ini menuntut intervensi psikiatriks seperti percobaan bunuh diri, penyalahgunaan obat, depresi, penyakit kejiwaan, kekerasan atau perubahan lainnya pada perilaku. Pelayanan kegawatdaruratan psikiatrik dilakukan oleh para profesional di bidang kedokteran, ilmu perawatan, psikologi dan pekerja sosial. Permintaan untuk layanan kegawatdaruratan psikiatrik dengan cepat meningkat di seluruh dunia sejak tahun 1960-an, terutama di perkotaan.
Penatalaksanaan pada pasien kegawatdaruratan psikiatrik sangat kompleks. Para profesional yang bekerja pada pelayanan kegawatdaruratan psikiatrik umumnya beresiko tinggi mendapatkan kekerasan akibat keadaan mental pasien mereka. Pasien biasanya datang atas kemauan pribadi mereka, dianjurkan oleh petugas kesehatan lainnya, atau tanpa disengaja. Penatalaksanaan pasien yang menuntut intervensi psikiatrik pada umumnya meliputi stabilisasi krisis dari masalah hidup pasien yang bisa meliputi gejala atau kekacauan mental baik sifatnya kronis ataupun akut.

KEDARURATAN PSIKIATRI
Kedaruratan psikiatrik adalah suatu gangguan akut pada pikiran, perasaan, perilaku, atau hubungan sosial yang membutuhkan suatu intervensi segera (Allen, Forster, Zealberg, & Currier, 2002). Menurut Kaplan dan Sadock (1993) kedaruratan psikiatrik adalah gangguan alam pikiran, perasaan atau perilaku yang membutuhkan intervensi terapeutik segera. Dari pengertian tersebut, kedaruratan psikiatri adalah gangguan pikiran, perasaan, perilaku dan atau sosial yang membahayakan diri sendiri atau orang lain yang membutuhkan tindakan intensif yang segera. Sehingga prinsip dari kedaruratan psikiatri adalah kondisi darurat dan tindakan intensif yang segera. Berdasarkan prinsip tindakan intensif segera, maka penanganan kedaruratan dibagi dalam fase intensif I (24 jam pertama), fase intensif II (24-72 jam pertama), dan fase intensif III (72 jam-10 hari).
1.Fase intensif I
Fase intensif I adalah fase 24 jam pertama pasien dirawat dengan observasi, diagnosa, tritmen dan evaluasi yang ketat. Berdasarkan hasil evaluasi pasien maka pasien memiliki tiga kemungkinan yaitu dipulangkan, dilanjutkan ke fase intensif II, atau dirujuk ke rumah sakit jiwa.
2.Fase intensif II
Fase intensif II perawatan pasien dengan observasi kurang ketat sampai dengan 72 jam. Berdasarkan hasil evaluasi maka pasien pada fase ini memiliki empat kemungkinan yaitu dipulangkan, dipindahkan ke ruang fase intensif III, atau kembali ke ruang fase intensif I.
3.Fase intensif III
Fase intensif III pasien di kondisikan sudah mulai stabil, sehingga observasi menjadi lebih berkurang dan tindakan-tindakan keperawatan lebih diarahkan kepada tindakan rehabilitasi. Fase ini berlangsung sampai dengan maksimal 10 hari. Merujuk kepada hasil evaluasi maka pasien pada fase ini dapat dipulangkan, dirujuk ke rumah sakit jiwa atau unit psikiatri di rumah sakit umum, ataupun kembali ke ruang fase intensif I atau II.
Klasifikasi Kegawatdaruratan Psikiatri adalah:
1.Tidak berhubungan dengan kelainan organik:
Diantaranya gangguan emosional akut akibat dari antara lain; kematian, perceraian, perpisaan , bencana alam, pengasingan dan pemerkosaan.
2.Berhubungan dengan kelainan organik antara lain akibat dari; trauma kapitis, struk, ketergantungan obat, kelainan metabolik, kondisi sensitivitas karena obat
Penyebabnya Kegawatdaruratan Psikiatri:
1.Tindak kekerasan
2.Perubahan perilaku
3.Gangguan penggunaan zat
Kedaruratan Psikiatri à Adalah tiap gangguan pada pikiran, perasaan dan tindakan seseorang yang memerlukan intervensi terapeutik segera .
Diantaranya yang sering adalah
1.SUICIDE (BUNUH DIRI)
2.VIOLENCE AND ASSAULTIVE BEHAVIOR (PERILAKU KEKERASAN DAN MENYERANG).
Bunuh diri
Di Amerika tiap tahun kasus bunuh diri yang berhasil mencapai 30.000 orang per
tahun dimana dilaporkan bahwa angka yang mencoba bunuh diri sekitar 8 – 10x
lebih besar dari yang berhasil melakukannya
 Di Indonesia belum ada data yang tepat yang melaporkan jumlah kejadian kasus
bunuh diri.
Literatur menunjukkan à 95% kasus bunuh diri berkaitan dengan masalah kesehatan
jiwa diantaranya : 80% Depresi,10% Skizofrenia, 5% Dementia/Delirium, 5% diagnosa
ganda yang berkaitan dengan Ketergantungan Alkohol
 Menurut Adam.K mereka yang mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya bunuh diri adalah:
•Pria , usia diatas 45 tahun, tidak bekerja, bercerai atau ditinggal mati pasangan hidupnya
•mempunyai riwayat keluarga yang bermasalah, mempunyai penyakit fisik kronis
•mempunyai gangguan kesehatan jiwa ,Hubungan sosial yang buruk baik terhadap keluarga/lingkungan ,cenderung mengisolasi diri
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menduga adanya resiko bunuh diri:
Adanya ide bunuh diri/percobaan bunuh diri sebelumnya
Adanya kecemasan yang tinggi, depresi yang dalam & kelelahan
Adanya ide bunuh diri yang diucapkan
Ketersediaannya alat atau cara untuk bunuh diri
Mempersiapkan warisan terutama pada pasien depresi yang agitatif
Adanya krisis dalam kehidupan baik fisik maupun mental
Adanya riwayat keluarga yang melakukan bunuh diri
Adanya kecemasan terhadap keluarga jika terjadi bunuh diri
Adanya keputus-asaan yang mendalam
Tindakan awal:
DOKTER KELUARGA /UMUM àLakukan pertolongan pertama jika diperlukan Berikan penjelasan ke keluarga pasien tentang kondisinya
Rujuk pasien ke RS terdekat
Tatalaksana:
Pencegahan yang utama
Hospitalisasi tergantung :
Diagnosis, Beratnya Depresi, Kuatnya ide bunuh diri
Kemampuan pasien dan keluarga mengatasi masalahnya
Keadaan kehidupan pasien
Tersedianya support sosial bagi pasien
Ada tidaknya faktor resiko bunuh diri pada saat kejadian

Perilaku kekerasan & menyerang (mania)
Paling penting tentukan:
Gangguan Fisik? Gangguan Mental?
Mental
Gangguan proses pikir misal Skizofrenia, Waham paranoid, Halusinasi perintah membunuh / menyerang
Gangguan kepribadian : Ambang, Antisosial, Histrionik
Intoksikasi obat / alkohol, Gejala putus obat
Gangguan organik
Gangguan Manik/Episode Manik
Depresi Agitatif/Episode Depresi
Gangguan Cemas
Reaksi Ekstra Piramidal
Tanda-tanda adanya perilaku kekerasan yang mengancam:
Kata-kata keras/kasar atau ancaman akan kekerasan
Perilaku agitatif
Membawa benda-benda tajam atau senjata
Adanya pikiran dan perilaku paranoid
Adanya penyalah gunaan zat/intoksikasi alkohol
Adanya halusinasi dengar yang memerintahkan untuk melakukan tindak kekerasan
Kegelisahan katatonik
Episode Manik
Episode Depresi Agitatif
Gangguan Kepribadian tertentu
Adanya penyakit di Otak ( terutama di lobus frontal )
Hal yang perlu diperhatikan:
Adanya ide-ide kekerasan disertai rencana dan sarana yang tersedia
Adanya riwayat kekerasan sebelumnya
Adanya riwayat gangguan impuls termasuk penjudi, pemabuk, penyalahgunaan zat psikoaktif,percobaan bunuh diri ataupun melukai diri sendiri, Psikosis.
Adanya masalah dalam kehidupan pribadi yang nyata Dokter keluarga/dokter umum
Masalah fisik? à Rujuk RS yang lengkap fasilitasnya
Masalah mental? à Rujuk ke RS Jiwa/perawatan jiwa
Jika kondisi gaduh gelisah murni karena masalah mental tidak terlalu berat & cukup kooperatif dapat diberikan:
*Haloperidol 0,5 – 1,5mg 3x/h
*Chorpromazine 25 mg 3x/h
*Diazepam 2,5 – 5mg 3x/h atau lorazepam 0,5 – 1mg 3x/h
*Risperidone 0,5 – 1mg 2x/h
*Olanzepine 5mg 1x/h
*Quetiapin 25mg 2x/h
*Clozapin 25mg 2x/h
*Anipriparole 10mg 1x/h
*K.I: antipsikotik untuk pasien trauma kepala à rujuk RSU
pertologan gangguan jiwa
STRATEGI UMUM PEMERIKSAAN PASIEN KEGAWATDARURATAN PSIKIATRI:
1.Perlindungan diri pemeriksa
2.Mencegah bahaya:
– Melukai diri sendiri dan bunuh diri
– Kekerasan terhadap orang
3.Adakah disebabkan kondisi medik?
4.Adakah kemungkinan psikosis fungsional?
INTERVENSI KEPERAWATAN:
Intervensi keperawatan pada klien kegawatdaruratan psikiatri difokuskan pada beberapa hal sesuai dengan tujuan dan diagnosa yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya intervensi difokuskan pada :
1.Lingkungan
2.Hubungan perawat-klien
3.Afektif
4.Kognitif
5.Prilaku
6.Sosial
7.fisiologis
Intervensi Lingkungan: Dalam merawat klien depresi, prioritas utama ditujukan pada potensial bunuh diri. Klien yang mania juga merupakan ancaman terjadinya kecelakaan. Klien memiliki daya nilai yang rendah, senang tindakan yang risiko tinggi, tidak mampu menilai realitas yang berbahaya dan konsekuensi dari perilakunya. Keadaan ini berindikasi untuk menempatkan klien pada tempat yang aman, misalnya: dilantai dasar, perabotan yang sederhana, kurangi rangsangan, suasana yang tenang untuk mengurangi stres dan panik klien
Hubungan Perawat- Klien: Perawat perlu mempunyai kesadaran diri dan kontrol emosi serta pengertian yang luas tentang depresi dan mania. Bekerja dengan klien depresi pendekatan perawat adalah hangat, menerima, diam yang aktif, jujur, empati. Sering intervensi ini sukar dipertahankan karena klien tidak memberi respons. Hubungan saling percaya yang terapeutik perlu dibina dab dipertahankan. Bicara lembut, sederhana dan beri waktu pada klien untuk berpikir dan menjawab.Berbeda dengan klien mania yang sangat senang bicara, manipulatif, hiperaktif, konsentrasi rendah dan singkat, pikiran meloncat, penilaian miskin. Klien mungkin mendominasi dan memanipulasi klien dan kelompok. Batasan yang konstruktif diperlukan untuk mengontrol perilaku klien.
Intervensi Afektif: sangat penting karena klien sukar mengekspresikan perasaanya. Kesadaran dan kontrol diri perawat pada dirinya merupakan sarat utama. Pada klien depresi, perawa harus mempunyai harapan bahwa klien akan lebih baik. Sikap perawat yang menerima klien, hangat, sederhana akan mengekspresikan pengharapan pada klien. Perawat bukan menggembirakan dan mengatakan tidak perlu khawatir, tetapi menenangkan dan menerima klien. Mendorong klien mengekspresikan pengalaman yang menyakitkan dan menyedihkan secara verbal akan mengurangi intensitas masalah yang dihadapinya danmetaskan kehidupan lebih berarti. Jadi, intervensi pertama adalah membantu pasien mengekspresikan perasaannya, kemudian dilanjutkan dengan intervensi yang berfokus pada kognitif, perilaku atau sosial. Klien depresi dan mania yang diizinkan mengekspresikan marah, ketidakpuasan, kecemasan merasakan pengalaman baru, dan kemudian perawat membantu untuk menganalisis dan menyadari perasaannya dan selanjutnya bersama-sam mencari alternatif pemecahan masalah sehat dan konstruktif.
Intervensi Kognitif: intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol diri klien pada tujuan dan perilaku, meningkatkan harga diri dan membantu klien memodifikasi harapan yang negatifKlien depresi yang memandang dirinya negatif perlu dibantu untuk mengkaji perasaannya, dan identifikasi maslah yang berhubungan.
Pikiran negatif yang ada harus diubah melalui beberapa cara:
1.Identifikasi semua ide, pikiran yang negatif
2.Identifikasi aspek positif dari dirinya( yang dimiliki, kemampuan, keberhasilan, kesempatan)
3.Dorong klien menilai kembali persepsi, logika, rasional
4.Bantu klien berubah dari tidak realitas kerealitas, dari persepsi yang salah atau negatif ke persepsi positif
5.Sertakan klien aktivitas yang memperlihatkan hasil. Beri penguatan dan pujian akan keberhasilannya.
Intervensi Perilaku: intervensi berfokus pada mengaktifkan klien yang diarahkan pada tujuan yang realistik. Memberi tanggung jawab secara bertahap dalam aktivitas di ruangan. Klien depresi berat dengan penurunan motivasi perlu dibuat aktivitas yang terstruktur. Beri penguatan pada aktivitas yang berhasil.
Intervensi Sosial: Masalah utama dalam intervensi ini adalah kurangnya keterampilan berinteraksi. Untuk itu diperlukan preses belajar membina hubungan yang terdiri dari:
1.Mengkaji kemampuan, dukungan dan minat klien
2.Mengobservasi dan mengkaji sumber dukungan yang ada pada klien
3.Membimbing klien melakukan hubungan interpersonal. Dapat dengan role model, role play, dengan mencoba pengalaman hubungan sosial yang lalu
4.Beri umpan balik dan penguatan hubungan interpersonal yang positif
5.Dorong klien untuk memulai hubungan sosial yang lebih luas (keluarga, klien lain).
Intervensi Fisiologis: Tujuan intervensi ini adalah meningkatkan status kesehatan klien. Makanan, tidur, kebersihan diri, penampilan yang terganggu memerlukan perhatian perawat. Dalam hal istirahat, klien depresi takut sehingga memerlukan dukungan. Klien mania yang selalu segar dan tidak pernah ngantuk, perlu diberi suasana yang mendukung dengan peraturan yang konstruktif.
EVALUASI
Efektifitas asuhan keperawatan dapat dilihat dari perubahan respon maladptif. Klien akan dapat:
1.Menerima dan mengakui perasaannya dan perasaan orang lain.
2.Memulai kuminikasi
3.Mengontrol perilaku sesuai dengan keterbatasannya (tidak manipulatif)
4.Mempergunakan proses pemecahan masalah.

Kepustakaan;
Keliat Budi Anna,1992 Kedaruratan Pada Gangguan Alam Perasaan, Penerbit Arcan, Jakarta
Dr, NongLumingkewas, 1990 Text Book Psikiatri
Anira Forrever, Makalah PICU (Psychiatric Intensive Care Unit)