SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN DI INDONESIA

Posted on Updated on

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JKN DI INDONESIA
Dasar Pemikiran
Sumber daya manusia (SDM) kesehatan dipandang sebagai komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal pencapaian target pembangunan milenium bidang kesehatan, dapat dikatakan secara nasional sudah sejalan dengan target yang diharapkan, namun beberapa masalah kesehatan masih menuntut kerja keras semua pihak, antara lain penurunan angka kematian ibu, pencegahan penularan infeksi baru HIV, perluasan akses terhadap sarana air bersih dan air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan serta penurunan laju pertambahan penduduk.
Isu SDM kesehatan menjadi semakin strategis sejalan dengan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2014 membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik.
Melalui berbagai kegiatan dan peristiwa sepanjang tahun 2013, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH kerap menggaris bawahi masalah terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. Menurut beliau, meskipun secara nasional akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat dengan ditandai meningkatnya jumlah pusat layanan seperti Puskesmas dan Poskesdes dimasing-masing desa serta mulai diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014, namun data statistik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukan adanya ketimpangan dalam penyebaran atau distribusi tenaga terampil kesehatan sesuai jenis dan sifat pekerjaan.

Permasalahan
Dari data yang ada, secara nasional, jumlah tenaga kesehatan belum memenuhi target per 100.000 penduduk. Jumlah dokter spesialis baru mencapai 7,73 dari target 9; Dokter umum tercatat baru mencapai 26,3 dari target 30. Sementara perawat baru mencapai 157,75 dari target 158 dan bidan 43,75 dari target 75 per 100.000 penduduk. Dengan kondisi seperti ini, tentunya bisa dibayangkan, ketersediaan tenaga kesehatan di kantong-kantong Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan (DTTPK) seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Namun demikian, persoalan ini tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan berbagai faktor seperti : kondisi geografis, transportasi, infrastruktur serta yang paling dasar adalah regulasi terkait kuantitas dan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dimaksud.
Kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil mempunyai andil yang cukup besar terhadap semakin rumitnya permasalahan berkaitan dengan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. Namun demikian hal tersebut tidak sepenuhnya dipersalahkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat melihat permasalahan tersebut secara komprehensif. Pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan mengapa daerah terpencil tidak diminati oleh tenaga kesehatan? Seberapa besar usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya pemerataan tenaga kesehatan selama ini masih berorientasi kepada materi semata. Dengan beranggapan bahwa dengan gaji dan insentif yang tinggi permasalahan kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil akan selesai.

Upaya Mengatasi Permasalahan SDM Kesehatan Dengan Keikut Sertaan Pemerintah Daerah

Upaya untuk mengatasi permasalahan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak semata-mata terfokus kepada manusianya saja akan tetapi harus dibarengi dengan upaya untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang. Salah satu hal penting yang merupakan kendala di daerah terpencil adalah ‘akses’. Tanpa adanya akses tenaga kesehatan akan kesulitan mendapatkan informasi. Kebutuhan akan akses mutlak diperlukan. Akses dapat berupa akses fisik seperti transportasi, sarana jalan yang memadai yang berguna sebagai sarana yang membantu pada saat akan merujuk pasien ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Akses lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akses akan informasi terbaru baik tentang perkembangan ilmu pengetahuan maupun tentang perkembangan informasi global.
Kebutuhan akan sarana dan prasarana ini tidak akan mampu ditanggani sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah pusat perlu mendorong pembangunan di daerah agar anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai program pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak sia-sia.
Disadari atau tidak Kementerian Kesehatan bukanlah kementerian “super power” yang dapat dengan leluasa bergerak di daerah. Oleh sebab itu tidak bisa berjalan sendiri dengan hanya mengandalkan peraturan menteri atau keputusan menteri semata. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu menggandeng Kementerian Dalam Negeri dalam mensosialisakan untuk suksesnya suatu kebijakan yang akan diterapkan di daerah. Perlunya pendampingan ke berbagai daerah terhadap kebijakan yang telah digulirkan untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah. Kaitannya dengan peran otonomi daerah perlu juga ditinjau kembali PP nomor 38 Tahun 2007 Bidang Kesehatan, karena dalam peraturan tersebut belum secara tegas dan terperinci mengatur peran pemerintah provinsi/kabupaten/kota khususnya dalam manajemen sdm kesehatan. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah dapat dengan “leluasa” mengatur dan berinovasi menentukan arah dan nasib tenaga kesehatan di wilayahnya.
Upaya melibatkan stake holder setempat sudah semestinya dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi . Perlunya kemitraan (partnership) untuk melakukan analisis situasi daerah setempat untuk mendapatkan keadaan daerah secara akurat dan sesuai dengan kondisi realita yang ada. Diiharapkan dapat menampung seluruh masukkan yang menggambarkan kebutuhan tiap-tiap daerah serta dapat mengakomodasi permasalahan yang ada sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi dan kondisi geografis. Nantinya intervensi kebijakannya pun disesuaikan dengan permasalahan tiap-tiap daerah, tidak digeneralisir antar satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai contoh pembiayaan yang ada di daerah Timur Indonesia akan sangat berbeda dibandingkan di Sumatera. Juga di Kalimantan akan berbeda dengan daerah Sulawesi.
Peran daerah dalam peraturan menteri kesehatan tentang perencanaan tenaga kesehatan hanya sebatas penghitungan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan. Penghitungan jumlah kebutuhan tenaga yang digunakan tersebut berdasarkan ratio tenaga kesehan terhadap jumlah penduduk di satu wilayah. Penghitungan berdasarkan ratio akan sangat cocok apabila digunakan pada daerah dengan penduduk dengan penyebaran yang ideal. Artinya antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tidak terlalu jarang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penghitungan berdasarkan ratio dapat diterapkan di semua wilayah Indonesia? Apakah penghitungan berdasarkan ratio yang ideal di suatu wilayah dapat dipastikan bahwa coverage pelayanan kesehatan masyarakat terpencil sudah terjangkau?

Peran daerah tidak cukup diberi kebebasan dalam menentukan cara dan metode sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi masing-masing daerah. Daerah tidak mempunyai cukup pedoman dalam melakukan inovasi-inovasi tersebut karena dikondisikan untuk tidak dapat melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan tenaga kesehatan dengan cara mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat di sebagian besar daerah masih mengandalkan pemerintah pusat dalam hal pendanaan maupun ide – ide untuk kemajuan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan idealnya membuat petunjuk teknis tentang pengaturan tenaga kesehatan sesuai dengan kondisi daerahnya berupa petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP), namun kenyataannya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis atau peraturan kepala dinas setempat akibatnya timbul penafsiran yang beragam dalam pelaksanaannya di lapangan.
Penambahanan peran daerah dalam membuat SOP atau juknis yang ada harus lebih ditingkatkan mulai proses perencanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring tingkat daerah. Penguatan peran monitoring dan evaluasi di tingkat daerah sangat berdampak pada keberhasilan program secara nasional. Monitoring yang selama ini dilakukan sangat mengandalkan laporan yang bersifat kuantitatif. Sehingga mempunyai kesan bahwa monitoring berjalan merupakan pekerjaan rutinitas.
Kesulitan dalam hal monitoring maupun koordinasi dapat dikurangi apabila penugasan khusus tenaga kesehatan di daerah terpencil dilakukan secara ‘team work’. Apabila penugasan khusus dilakukan secara tim memudahkan dalam koordinasi dan keberlangsungan tenaga kesehatan yang bertugas melayani masyarakat di fasilitas kesehatan. Seorang koordinasi tim yang akan mengatur jadwal tiap-tiap anggota tim yang lain. Sebuah tim penugasan khusus mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat karena sudah dibekali dan berdasarkan standar pelayanan yang jelas dan baik. Permen/Kepmen yang ada masih didominasi struktur organisasi birokrasi, dengan prosedur yang panjang dan rumit. Dengan situasi dan kondisi di lapangan yang sangat dinamis perlu pertimbangkan sebuah sistem dengan struktur organisasi adhocracy, artinya bahwa sebuah pelayanan kesehatan di suatu daerah terpencil dijalankan melalui penugasan secara tim (bukan individu) untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan rotasi tenaga kesehatan yang bertugas dalam rangka refreshing dan mengurangi kejenuhan.
Leading sector dalam hal ini adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu merangkul lebih stake holder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga universitas-universitas yang mencetak tenaga kesehatan/kedokteran untuk menyiapkan kurikulum yang berbasis kompetensi di daerah terpencil untuk memperkenalkan bidang kerja yang mungkin dihadapi oleh peserta didik nantinya. Kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan dapat dimulai sejak seleksi masuk perguruan tinggi terhadap calon peserta didik yang harus memperhatikan daerah asal terutama dari daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga kesehatan khususnya dokter selanjutnya diarahkan bisa mengabdi di daerahnya berasal.
Dalam rangka mempromosikan agar daerah terpencil lebih diminati dan mendapat sambutan yang baik dari masyarkat perlu sekiranya pemerintah pusat ataupun daerah memberikan penghargaan kepada “tenaga kesehatan daerah terpencil teladan” pada even-even tingkat daerah maupun nasional, sehingga dapat memacu tenaga kesehatan yang lain untuk bekerja dengan baik.

Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) 2011-2025
• Pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan/ produksi, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
• Prioritas pada 13 (tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian,gizi, kesehatan masyarakat, keterapian fisik, dan ketehnisian medis.

Strategi Perencanaan SDM Kesehatan

• Penyusunan rencana kebutuhan,memperhatikan kebutuhan SDMK yang diutamakan untuk upaya kesehatan
• Penguatan para Perencana SDM
• Perencanaan melalui peningkatan dan pemantapan keterkaitannya dengan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan
• Peningkatan sistem informasi

Strategi Pendayagunaan SDM Kesehatan

• Kerjasama dgn Pemerintah Daerah dalam penempatan
• Pengaturan dan pemberian imbalan untuk kepentingan pelayanan publik di DTPK
• Swasta dapat merekrut dan menempatkan SDMK sesuai kebutuhannya
• Pendayagunaan tenaga masyarakat untuk UKBM (Pemda,UPTD dan masyarakat)
• Penerapan pola karir di pemerintah & swasta.
• CPD
• Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk luar negeri & tenaga kesehatan asing membutuhkan Per-UU yang jelas dan tetap agar terhindar dari hal-hal yang tidak diingikan khususnya bila terjadi tindakan hukum.
• Pendayagunaan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri untuk menambah khasanah kerja dan peningkatan profesionalisme
• Diklat untuk pengembangan dan profesionalitas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s